Banyak surat kaleng masuk ke DPRD DKI:

Dari masalah pribadi, penyelewengan kekuasaan sampai masalah kedinasan diungkapkan

    SURAT kaleng jelas berbeda  dengan surat kabar, surat gadai, surat nikah dan surat-surat lainnya. Barangkali yang mendekati atau serupa dengan surat kaleng hanyalah surat berantai saja. Itu, surat yang isinya menakut-nakuti orang yang menerimanya. “Anda bisa ketabrak mobil jika Anda tidak memperbanyak surat ini dan mengirimkannya kepada banyak orang,” demikian kira-kira ancaman yang ditulis dalam surat berantai itu.

    Entah mengapa, surat yang tidak disertai identitas jelas si pengirim itu dinamakan surat kaleng, yang jelas surat kaleng banyak dialamatkan ke DPRD DKI Jakarta. “Banyak sekali tetapi namanya juga surat kaleng jadi tidak tahu persis berapa jumlah surat-surat tersebut yang masuk ke Dewan,”ujar seoramg sumber di DPRD DKI Jakarta.

    Surat yang biasanya tidak beralamat dan beridentitas pengirim bermacam-macam masalah. Penempatan personel di suatu jabatan tertentu  di lingkungan Pemda DKI dengan jalan menyuap merupakan salah satu masalah yang diungkapkan oleh surat-surat kaleng yang masuk ke DPRD DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini. Masalah suka dan tidak suka dalam pengangkatan seorang pejabat, manipulasi kekuasaaan dan surat-surat di unit-unit Pemda DKI serta berbagai penyelewenagan para oknum pejabat banyak ditulis dalam surat kaleng..

    Biasanya surat-surat kaleng itu disertai  pula dengan bukti-bukti penyelewengan, misalnya foto copy surat-surat, bahkan ada pula foto keluarga atau foto oknum yang disorot oleh si penulis surat kaleng, ujar sumber itu mengungkapkan.

    “Jumlahnya tidak terhitung, yah mendekati seratus,”ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Soedarsono di kamar kerjanya Sabtu, menjawab pertanyaan mengenai jumlah surat kaleng yang diterimanya selama ia menjabat sbg Ketua DPRD DKI Jakarta.

    Dikatakannya, jika surat kaleng itu dikirim ke kantornya, langsung diteruskan ke komisi-komisi tanpa disposisi ,maupun petunjuk. Kadang-kadang surat-surat kaleng dikirim ke rumahnya.”Kalau isinya serius saya baca,” ujarnya sambil menambahkan jika isinya tidak masuk akal dan     meragukan maka ia buang.

    Suatu saat Ketua DPRD DKI menerima surat kaleng. Ia serius membaca isi surat tersebut dan langsung menugaskan stafnya untuk mengecek alamat yang tertera di surat tersebut. Ternyata alamat maupun identitas sama sekali tidak benar. Sebaliknya, Soedarsono menuturkan, pernah stafnya mengecek sebuah  alamat yang tertera dalam  surat yang diterimanya, ternyata benar. Seorang pelajar putri yang mengririmj surat itu  dari Depok akhirnya  diundang Soedarsono untuk  mencurahkan permasalahannya secara jelas.  Meskipun pelajar itu tinggal di Depok, Jabar,  tetqapi karena ia telah berkirim surat  kepada Ketua DPRD DKI maka ia terima pengaduan pelajar tersebut.”Masalahnya jelas dan sudah selesai,”ujar Spoedarsono menjelaskan bahwa yang diadukan adalah masalah pribadi.

    Tentang surat kaleng Soedarsono berpendapat, sekalipun ada mengandung kebenaran surat kaleng cukup bikin repot, karena seolah-olah si penerima disuruh menyelidiki sesuatu yang tidak tahu harus dimulai dari mana.

    Sedangkan mengenai isi surat-sureat kaleng yang pernah dibaca Ketua DPRD DKI  itu, Soedarsono mengatakan isinya bermacam-macam masalah yang kadang-kadang ditulis secara aneh.”Isinya dari masalah pribadi pejabat sampai masalah kedinasan,”ujarnya. Pengungkapannya juga bervariasi, ada yang terasa aneh bahkan ada surat kaleng yang ditulis dengan bahasa asing, tambahnya.

Tetap diteliti

    Ketua Komisi “A” DPRD DKI Jakarta, Helmy R, yang antara lain membidangi  masalah hukum dan pemerintahan, dalam tanggapan terpisah mengakui, surat-surat kaleng yang diterimanya tidak didiamkan  tetapi diteliti.

    Penelitian ini, menurut Helmy, untuk menentukan penilaian dan klasifikasinya terhadap sumber dan isi surat. Kalau surat kaleng menurut Helmy R jelas dari segi sumber tidak ada nilainya karena tanpa identitas jelas.. Sedangkan isinya diteliti melalui yang bersangkutan dengan masalah yang dikemukakan dalam surat tersebut. Di antara surat-surat kaleng itu isinya ada yang benar meskipun tidak seluruhnya, kata Ketua Komisi yang membidangi ketertiban itu.

    Penelitian DPRD DKI terhadap surat-surat kaleng sasaran pokoknya adalah memberikan bahan masukan kepada Gubernur mengenai hal-hal tertentu misalnya informasi terjadinya penyelewengan di suatu unit.”Yang penting Dewan bisa menyelamatkan uang yang seharusnya  masuk ke Kas Daerah,”kata Helmy menerangkan.

    Soedarsono maupun Helmy R minta agar warga DKI  yang ingin mengadukan suatu masalah menulis surat secara jelas dengan identitas yang jelas pula, karena DPRD DKI  Jakarta menjamin kerahasiaan isi  pengirim surat tersebut.”Apalagi yang bersangkutan bisa datang sendiri secara langsung, itu lebih baik karena  kami melakukan wawancara,” ujar Soedarsono.

    Menurut Ketua Komisi “A”DPRD DKI maupun Ketua DPRD DKI, Dewan memiliki hak penyelidikan, namun hal ini belum bisa dilakukan karena hak tersebut akan diatur dengan Undang-undang yang sampai sekarang belum ada. Kecuali hak penyelidikan, hak-hak lainnya seperti hak bujet, hak mengajukan pertanyaan, hak mengadakan perubahan, hak prakarsa dan lain-lainnya diatur dengan pedoman yang dikeuarkan Mendagri.

    Helmy juga mengakui telah menerima surat kaleng mengenai manipulasi pajak oleh beberapa oknum pejabat DKI seminggu sebelum berita itu dimuat surat kabar. Nama pelapornya jelas, namun alamatnya tidak disebut dalam surat tersebut.

    Ketua DPRD DKI Soedarsono yang juga menerima surat serupa menyatakan belum yakin pengaduan masalah Dispenda DKI itu berlatar belakang positif yang dapat dipertanggungjawanbkan.”Si pengadu nampaknya nama samaran dan menyembunyikan alamatnya, hanya disebutkan, alamat diketahui Opstibpus,”ungkapnya.”Berarti mungkin benar mungkin juga tidak,”tambahnya.

    Menurut Soedarsono,ia telah mengecek ke Opstibpus mengenai masalah itu, namun belum mendapatkan jawaban mengenai kebenarannya. “Kalau memang benar terjadi manipulasi di Dispenda agar dituntut pelaku-pelakunya, namun jika tidak benar si pengadu mesti bertanggung jawab,”katanya tegas.

    Surat kaleng mungkin bisa membebaskan seseorang dari sesuatu masalah atau pikiran yang ruwet, karena dengan menulis surat semacam itu beban yang menekannya jadi berkurang.. Sebaliknya, surat kaleng bisa juga digunakan untuk tujuan-tujuan negatif seperti melakukan fitnah dan lain-lainnya. Ketakutan akan berbagai akibat mungkin mendorong seseorang untuk menulis surat kaleng, jika kebenaran yang ditulisnya. Namun terlepas dari masalah tersebut di dunia ini ada dua hal yang menyertai segala sepak terjang manusia yaitu baik dan buruk, termasuk di dalamnya isi surat kaleng yang merupakan hasil kerja manusia.(Mustofa AS/sp)-+

Harian Umum “AB”

-------------------------