Pencopotan Buwas Mungkin
Bentuk Amarah JK
 |
Kepala Badan Reserse dan Kriminal
Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di
Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)
|
Jakarta -- Kabar Komjen Budi
Waseso (Buwas) dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri masih
simpang siur. Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika)
menilai pencopotan Buwas menduga isu pencopotan Buwas tak lepas dari sosok
Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sekjen Humanika Sya'roni mengatakan tak lama setelah kantor RJ Lino digeledah tim Bareskrim, JK langsung menunjukkan sikap "perlawanan" terhadap Buwas.
"Ribut-ribut pelabuhan, JK marah. Waktu polisi geledah Kemendag komentar JK, ikuti proses hukum. Tapi giliran polisi geledah ruangan Lino, JK marah-marah. Inilah mungkin buntut dicopotnya Buwas," kata Sya'roni di Jakarta, Kamis (3/9).
Selain itu, Sya'roni juga mengaitkan kabar pencopotan Buwas dengan 'pembelaan' sejumlah menteri. Usai penggeledahan, Menteri Bappenas Sofyan Djalil yang dikenal sebagai 'orangnya' JK menyebut RJ Lino merupakan pejabat yang berprestasi.
Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Sofyan Djalil sendiri mengakui RJ Lino diangkat oleh dirinya pada tahun 2008 lalu.
"Kenapa mereka merasa terusik. Jadi, wajar kalau ada kesan di publik pelabuhan menjadi pendaringan mereka," ujar Sya'roni.
Sya'roni menambahkan, pencopotan Buwas bisa menjadi bentuk presiden buruk bagi penegakan hukum.
Sekjen Humanika Sya'roni mengatakan tak lama setelah kantor RJ Lino digeledah tim Bareskrim, JK langsung menunjukkan sikap "perlawanan" terhadap Buwas.
"Ribut-ribut pelabuhan, JK marah. Waktu polisi geledah Kemendag komentar JK, ikuti proses hukum. Tapi giliran polisi geledah ruangan Lino, JK marah-marah. Inilah mungkin buntut dicopotnya Buwas," kata Sya'roni di Jakarta, Kamis (3/9).
Selain itu, Sya'roni juga mengaitkan kabar pencopotan Buwas dengan 'pembelaan' sejumlah menteri. Usai penggeledahan, Menteri Bappenas Sofyan Djalil yang dikenal sebagai 'orangnya' JK menyebut RJ Lino merupakan pejabat yang berprestasi.
Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Sofyan Djalil sendiri mengakui RJ Lino diangkat oleh dirinya pada tahun 2008 lalu.
"Kenapa mereka merasa terusik. Jadi, wajar kalau ada kesan di publik pelabuhan menjadi pendaringan mereka," ujar Sya'roni.
Sya'roni menambahkan, pencopotan Buwas bisa menjadi bentuk presiden buruk bagi penegakan hukum.
IPW Sudah Endus Manuver Penjatuhan
Budi Waseso
Kepala Badan Reserse dan Kriminal
Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memberikan pernyataan kepada awak media di
Gedung Bareskrim, Jakarta, Rabu (2/9). (Republika/Raisan Al Farisi)
Jakarta--
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Budi Waseso (Buwas) harus
menjadikan isu pencopotan dirinya sebagai momentum untuk menahan para tersangka
korupsi. Buwas harus segera menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) ke pihak
Kejaksaan.
Dalam pandangan Indonesian Police Watch (IPW), isu pencopotan ini hanyalah manuver dari para koruptor.
"Manuver ini harus diperangi Buwas jika tidak ingin jadi korban kebrutalan para koruptor," ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (2/9).
Dia mengimbau elit pemerintahan dan penguasa agar tidak dipengaruhi dan diperalat para koruptor untuk membantai aparatur penegak hukum yang sudah bekerja konsisten seperti Buwas.
"Sejak Buwas melakukan gebrakan dalam menangani kasus KPK, Migas, dan Pelindo, IPW sudah mendapat berbagai informasi bahwa akan muncul intervensi untuk menjatuhkan Buwas dengan berbagai cara," ujar Neta.
IPW mendukung langkah Buwas dan memeriksa pejabat negara yangg terlibat.
"Buwas jangan takut karena rakyat berada di belakangnya," kata dia.
Sebelum isu ini berhembus, Buwas telah melakukan beberapa pengeledahan fenomenal diantaranya di di kantor direktur utama Pelindo II, Pertamina Foundation, dan kantor Migas.
Dalam pandangan Indonesian Police Watch (IPW), isu pencopotan ini hanyalah manuver dari para koruptor.
"Manuver ini harus diperangi Buwas jika tidak ingin jadi korban kebrutalan para koruptor," ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (2/9).
Dia mengimbau elit pemerintahan dan penguasa agar tidak dipengaruhi dan diperalat para koruptor untuk membantai aparatur penegak hukum yang sudah bekerja konsisten seperti Buwas.
"Sejak Buwas melakukan gebrakan dalam menangani kasus KPK, Migas, dan Pelindo, IPW sudah mendapat berbagai informasi bahwa akan muncul intervensi untuk menjatuhkan Buwas dengan berbagai cara," ujar Neta.
IPW mendukung langkah Buwas dan memeriksa pejabat negara yangg terlibat.
"Buwas jangan takut karena rakyat berada di belakangnya," kata dia.
Sebelum isu ini berhembus, Buwas telah melakukan beberapa pengeledahan fenomenal diantaranya di di kantor direktur utama Pelindo II, Pertamina Foundation, dan kantor Migas.
ICW Setuju Bila Budi Waseso Dicopot,
Ini Alasannya
Peneliti Indonesia Corruption Watch
(ICW) Febri Hendri (kiri) bersama peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
(PSHK) Miko Ginting (kanan) memberikan pemaparannya saat melakukan diskusi
bersama media di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (2/9).
Jakarta-- Isu pencopotan
Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas) menyita perhatian beberapa pihak.
Indonesian Corruption Watch menyambut baik kabar akan dimutasinya Buwas.
Koordinator Investigasi ICW Febri Hendri menilai pergantian tersebut merupakan langkah yang tepat. Menurut dia, selama ini Buwas telah melakukan kriminalisasi kepada aktivis antikorupsi dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami setuju, itu sudah tepat. Buwas sudah banyak melakukan kriminalisasi aktivis antikorupsi dan Pimpinan KPK," kata Febri di Jakarta, Kamis (3/9).
Febri juga mengungkapkan bila selama Buwas menjabat sebagai Kabareskrim telah menyebabkan rendahnya serapan APBN. Sebab, lanjut Febri, penegakan hukum yang dilakukan semata hanya mencari kesalahan.
"Serapan anggaran rendah karena penegakan hukum untuk kasus korupsi mencari kesalahan, bukan niat jahat," ujar Febri.
Febri menambahkan, manuver penegakan hukum Buwas juga telah membuat pejabat takut untuk melakukan inovasi.
Koordinator Investigasi ICW Febri Hendri menilai pergantian tersebut merupakan langkah yang tepat. Menurut dia, selama ini Buwas telah melakukan kriminalisasi kepada aktivis antikorupsi dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami setuju, itu sudah tepat. Buwas sudah banyak melakukan kriminalisasi aktivis antikorupsi dan Pimpinan KPK," kata Febri di Jakarta, Kamis (3/9).
Febri juga mengungkapkan bila selama Buwas menjabat sebagai Kabareskrim telah menyebabkan rendahnya serapan APBN. Sebab, lanjut Febri, penegakan hukum yang dilakukan semata hanya mencari kesalahan.
"Serapan anggaran rendah karena penegakan hukum untuk kasus korupsi mencari kesalahan, bukan niat jahat," ujar Febri.
Febri menambahkan, manuver penegakan hukum Buwas juga telah membuat pejabat takut untuk melakukan inovasi.
Pengamat Kaitkan Isu Pencopotan
Kabareskrim Terkait Telepon RJ Lino
Jakarta --
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyerukan agar aparat kepolisian
tidak malah membuat gaduh ketika melakukan proses penyidikan. Nyatanya, sejak
kemarin malam, kegaduhan justru berasal dari Istana Negara.
Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris S menyatakan, pemicu
kegaduhan bermula ketika Dirut PT Pelindo II RJ Lino melakukan komunikasi
personal dengan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Percakapan itu diperdengarkan
kepada media. Bahkan, RJ Lino merasa tersinggung lantaran kantornya digeledah
Bareskrim Polri dan sempat mengancam Presiden Jokowi untuk mundur dari
jabatannya.
"Itu mengarah ke gaduh politik. Perilaku menelepon dan
mempertontonkan komunikasi antara RJ Lino dan Djalil adalah bentuk awal
kegaduhan dari dalam Istana. Itu suatu ketidakpantasan," kata Tigor di
Jakarta, Rabu (2/9).
Pascaancaman RJ Lino yang disaksikan media, pihaknya memperkirakan
proses penggantian Kepala Staf Presiden yang akhirnya dijabat Teten Masduki
mulai menjadi target incaran pihak-pihak yang terkait dengan sepak terjang RJ
Lino selama ini. Ditambah dengan adanya seruan dari LBP, maka dugaan itu
menjadi terjawab.
"Kemarin malam adalah masa krusial yang pertama yang bisa
terkategori sangat keras di era kinerja Presiden Joko Widodo. Suasana yang
sangat genting tadi malam terlihat dari proses pengusungan calon pengganti LBP
sebagai pentolan KSP yang diajukan berbagai unsur lingkar dekat Jokowi,"
katanya.
Dia melanjutkan, sampai-sampai muncul isu maksud pernyataan kegaduhan yang dilontarkan Luhut Panjaitan itu harus dengan dicopotnya Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang kerap cepat melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. "Terakhir kasus RJ Lino itu sendiri, selain kasus Yayasan Pertamina. Isu itu sejak pagi hari sudah diketahui publik," papar Tigor.
Dia melanjutkan, sampai-sampai muncul isu maksud pernyataan kegaduhan yang dilontarkan Luhut Panjaitan itu harus dengan dicopotnya Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang kerap cepat melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. "Terakhir kasus RJ Lino itu sendiri, selain kasus Yayasan Pertamina. Isu itu sejak pagi hari sudah diketahui publik," papar Tigor.
No comments:
Post a Comment
Silakan beri komentar, terima kasih.